CPT PLI 98 Makna dibalik PIALA ADIPURA

Dalam rangka memberikan semangat dan motivasi terhadappemerintah kabupaten/kota untuk mngatasi masalah sampah, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyelenggarakan Piala Adipura. Dengan fokus untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi " Kota bersih dan Teduh". Piala Adipura diberikan pada kota / kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu yang berhasil menggalakkan program kebersihan diwilayahnya terutama kebersihan terhadap sampah. Keberhasilan ini adalah hasil kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Masyarakatnya. Indikator penilaian dalam Piala Adipura adalah kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan serta pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen dan daya tanggap.

Namun bangsa Indonesia seperti tidak dapat terlepas dari pengaruh KKN dalam penyelenggaraan program kenegaraannya. Seperti yang dilaporkan Walhi ( Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ) mengenai Pemberian Piala Adipura 2012, dimana sampai saat ini perlaksanaan program piala adipura dinilai bersifat seremoni dan menghamburka uang. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan, Adanya permainan dalam pemberian penghargaan, sudah bukan rahasia umum. Misalnya, saat tim penilai turun ke lapangan, pasti akan ada entertain sehingga seolah-olah semua bisa diatur. Apalagi dengan sistem sectoring, kemungkinan bisa diatur juga besar.

Selain dampak negative diatas, hal lain yang harusnya menjadi perhatian yaitu mengenai kriteria yang belum jelas dan tidak memiliki reward and punishment serta empowerment, baik bagi yang berpredikat terbersih maupun terkotor. Hal ini sama saja dengan penghargaan swasta yang tidak ada efeknya, sehingga sering dimanfaatkan sebagai komoditas politik.

Sebagai contoh, Penghargaan Adipura tahun 2010 yang diberikan kepada Kota Bekasi, saat itu dipimpin Mochtar Mohammad (MM), kota patriot itu meraih Piala Adipura sebagai kota terbersih. Tapi, dua tahun kemudian, tahun 2012, Kota Bekasi mendapat "penghargaan" sebagai kota metropolitan terkotor se-Indonesia. "Penghargaan" kota terkotor itu diterima setelah Wali Kota Bekasi dijabat oleh Rahmat Effendi menggantikan MM. MM sendiri terjerat kasus korupsi, salah satunya dugaan suap Piala Adipura 2010 sebesar Rp 400 juta.